ANALISIS PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA PASIEN BERSALIN DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN MAGDALENA

Authors

  • Lili Anggraini STIKes Abdi Nusantara
  • Tuty Yanuarti STIKes Abdi Nusantara
  • Novianti STIKes Abdi Nusantara
  • Yuliati Universitas Esa Unggul

Keywords:

Informent Consent, Pasien Bersalin, Bidan

Abstract

 

 Informed Consent Atau Persetujuan Untuk Tindakan Medis Bukanlah Formalitas Lembar Persetujuan Medis Saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008, Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Diberikan Oleh Pasien Atau Keluarga Yang Telah Mendapatkan Penjelasan Secara Lengkap Dan Rinci Mengenai Tindakan Medis Yang Akan Dilakukan.Informed Iformed Consent Adalah Kesepakatan/Persetujuan Pasien Atas Upaya Medis Yang Akan Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Yaitu Bidan Menurut World Health Organization (WHO) Persalinan Normal Adalah Persalinan Dengan Presentasi Janin Belakang Kepala Yang Berlansung Secara Spontan Dengan Lama Persalinan Dalam Batas Normal, Beresiko Rendah Sejak Awal Persalinan Hingga Partus Dengan Massa Gestasi 37-42 Minggu. Persalinan Adalah Proses Dimana Bayi, Plasenta Dan Selaput Ketuban Keluar Dari Uterus Ibu. Persalinan Dianggap Normal Jika Prosesnya Terjadi Pada Usia Kehamilan Cukup Bulan (Setelah 37 Minggu) Tanpa Disertai Adanya Penyulit (JNPK-KR, 2017). 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pelaksanaan informed consent pada pasien bersalin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris, metode yuridis yaitu dengan melihat berdasarkan dari teori- teori hukum, literatur-literatur atau aspek-aspek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode empiris adalah metode yang menggunakan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data dan kebenaran yang akurat. Kebenaran hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (Correspond To Reality). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara informan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik mandiri bidan telah melaksanankan prosedur pelayanan kebidanan dengan melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan. tindakan (Informed Consent) pada pasien bersalin sesuai dengan pasal 61 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan, namun Informed Consent tersebut dilakukan secara tertulis dan lisan pada pasien. Informed Consent tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. Prosedur Informed Consent yaitu adanya kesepakatan, pasien yang cakap hukum, persetujuan dilaksanakan tertulis/tidak tertulis/tanpa pesetujuan, pasien dapat menyetujui ataupun menolak tindakan medis. sedangkan penyelesaian perkara Litigasi maksudnya melalui proses pengadilan baik perdata maupun Pilihan menyelesaian perkara medis bisa melalui Litigasi dan Non Litigasi, Non Litigasi maksudnya melalui proses diluar pengadilan pidana. 

Author Biographies

Lili Anggraini, STIKes Abdi Nusantara

Kebidanan

Tuty Yanuarti, STIKes Abdi Nusantara

Kebidanan

Novianti, STIKes Abdi Nusantara

Kebidanan

Yuliati, Universitas Esa Unggul

Keperawatan

Downloads

Published

2023-08-20 — Updated on 2023-09-26

Versions